Kunci Tata Kelola Perguruan Tinggi: Komunikasi dan Profesional

Kunci Tata Kelola Perguruan Tinggi: Komunikasi dan Profesional
Written by Layanan Informasi
Monday, 04 June 2012 14:39
Surabaya, 3 Juni 2012–“Dalam peningkatan tata kelola Perguruan Tinggi (PT), kuncinya adalah komunikasi dan profesional,” ujar Direktur Kelembagaan dan Kerjasama Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Dir. Lemkerma Ditjen Dikti Kemdikbud) Achmad Jazidie dalam WorkshopPemberdayaan Kelembagaan dan Peningkatan Tata Kelola Perguruan Tinggi Regional III pada tanggal 1-3 Juni 2012, di The sun Hotel, Surabaya.Jazidie berharap workshop yang dihadiri 104 peserta dari Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang berada di bawah binaan Kopertis Wilayah VII, VIII dan XI ini dapat meningkatkan kapasitas PT dalam perencanaan dan pengembangan serta pengelolaan PT. Menurutnya selain valid, tata kelola PT harus sesuai dengan asas kpatutan. Artinya menggunakan keuangan negara dengan efektif dan efisien.

Profesional yang dimaksud Jazidie adalah pembagian tugas dan yang jelas. Artinya tidak ada tumpang tindih wewenang antara ketiga organ pokok, yaitu yayasan, senat dan pimpinan PT. Dalam proses menuju perbaikan pengelolaan PT, pemerintah merasa perlu membina PTS, sehingga pengaturan keuangan lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat ini, lebih transparan dan akuntabel.

PTS seharusnya tidak boleh sekedar bisnis belaka, tetapi juga salah satu upaya mendidik anak bangsa. Saat ini sedang digodok Rancangan Undang-Undang Pendidikan Dikti. Dalam RUU tersebut, negara menjamin peningkatan mutu, akses, otonomi, akuntabilitas, keberagaman, kesetaraan pendidikan vokasi dan akademik dan pengembangan tridharma PT secara utuh. “Dengan RUU ini, akan ada perlindungan dan keberpihakan kepada masyarakat,” ujar Sekretaris Dewan Pendidikan Tinggi (DPT) Nizam.

Dalam kesempatan kali ini, Penyaji dari Institut Teknologi Bandung (ITB) Megawati Santoso mengemukakan penjelasan terkait Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Kerangka ini merupakan penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor. KKNI terdiri dari sembilan jenjang (Kualifikasi 1 sebagai kualifikasi terendah dan 9 sebagai tertinggi). “Jenjang kualifikasi adalah tingkat capaian pembelajaran yang disepakati secara nasional, disusun berdasarkan ukuran hasil pendidikan dan/ atau pelatihan yang diperoleh melalui pendidikan formal, nonformal, informal atau pengalaman kerja,” ujar Megawati.

Peserta workshop bisa mengikuti program Ditjen Dikti, berupa Hibah Tata Kelola dan Rencana Strategis (Renstra) PT sebesar 50 juta rupiah. Program penguatan tata kelola ini, mendorong PTS untuk memperbaiki statuta yang sesuai dengan konsep Good University Governance. Sedangkan Program perencanaan pengeembangan perguruan tinggi (Renstra) bertujuan mendorong PTS dalam perbaikian rencana pengembangan yang sesuai dengan Renstra Ditjen Dikti. PTS yang akan mendapat Hibah ini adalah PTS memenuhi persyaratan Ditjen Dikti dan belum pernah mendapatkan hibah sejenis, seperti PHKI, IMHERE, TPSDP dan PKPD.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s