Berhasilkah Kebijakan Baru Pembebasan Uang Muka Rumah Murah?

Pemerintah akan membebaskan uang muka rumah murah pada Januari 2014.

Selasa, 24 Desember 2013, 21:14

VIVAnews – Lagi-lagi Kementerian Perumahan Rakyat mengeluarkan kebijakan baru terkait penyaluran rumah murah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Menteri Perumahan Rakyat Djan Faridz menyatakan pemerintah akan membebaskan uang muka rumah murah pada Januari 2014.
Kebijakan itu hampir mirip dengan kebijakan yang diberlakukan oleh Mohammad Yusuf Asy’ari, Menpera yang menjabat pada periode 2004-2009.

Namun, saat itu Kemenpera hanya memberikan subsidi uang muka untuk KPR rumah murah sebesar Rp5 juta – Rp9 juta, bukan membebaskan uang muka.
Besaran subsidi uang muka KPR rumah murah ditentukan menurut batasan penghasilan kelompok sasaran pembeli rumah. Kelompok I dengan maksimal penghasilan Rp2 juta per bulan mendapat subsidi Rp5 juta, kelompok II berpenghasilan Rp1,4 juta disubsidi Rp7 juta, dan kelompok III berpenghasilan Rp800.000 disubsidi Rp9 juta.
Selain subsidi uang muka, Yusuf juga memberlakukan subsidi selisih bunga. Kebijakan itu kemudian diubah oleh Menpera Suharso Monoarfa yang menjabat pada 2009-2011.
Pada pertengahan 2010, Suharso meluncurkan program Fasilitas Likuiditas Pembangunan Perumahan (FLPP) menggantikan skema subsidi uang muka dan subisidi selisih bunga.
Menurut Suharso, skema FLPP memungkinkan tersedianya dana murah jangka panjang bagi KPR rumah murah dan kredit investasi pembangunan perumahan.
Suharso menilai program FLPP yang bersifat pembiayaan juga bisa membantu menghemat dana pemerintah, karena sifatnya yang tidak habis terpakai.
Kegundahan

Djan Faridz, Menpera pengganti Suharso yang mengundurkan diri pada 2011, kemudian meneruskan kebijakan FLPP dengan beberapa perubahan. Yang terbaru, Kemenpera pada Januari 2014 akan membebaskan uang muka kredit pemilikan rumah (KPR) rumah murah.

Djan menjelaskan hal tersebut merupakan insentif yang dikeluarkan sebagai kompensasi atas kenaikan harga rumah murah dan lonjakan tingkat suku bunga perbankan saat ini. Dengan keringanan itu, Djan berharap kenaikan harga rumah murah tidak terlalu membebani masyarakat.
Namun, terkait kebijakan itu ada beberapa kegundahan yang menjadi pertimbangan pengimplementasian kebijakan tersebut.
Deputi Bidang Perumahan Formal Kementerian Perumahan Rakyat, Pangihutan Marpaung mengungkapkan, kegundahan tersebut di antaranya apakah kebijakan baru tersebut tidak akan disalahgunakan oleh masyarakat.
Pasalnya, dengan kemudahan itu, masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan mudah mendapatkan KPR rumah subsidi hanya dengan jaminan slip gaji tempatnya bekerja.
“Jangan-jangan jadi bancakan untuk diperjualbelikan. Makanya fasilitas itu khusus rumah pertama dan MBR aja,” ujarnya.
Kegundahan lain, menurutnya, yakni kebijakan ini masih belum didukung oleh penambahan dana FLPP atau anggaran subsidi perumahan yang dialokasikan dalam APBN.
Apalagi, ujarnya, jika tidak didukung FLPP, pihak perbankan akan lebih terbebani dengan kebijakan ini. Terlebih dengan naiknya suku bunga acuan Bank Indonesia (BI Rate).
“Kalau sekarang kan di-blended, APBN 70 persen, dana bank 30 persen. Kalau dengan DP nol persen apakah APBNnya lebih besar, kalau lebih besar ya berapa besarnya supaya duit dari banknya lebih sedikit apalagi BI Rate naik,” ujarnya.
Terlepas dari kegundahan tersebut, kebijakan pembebasan uang muka tersebut akan dikompensasi dengan penambahan tenor cicilan rumah. Yang tadinya dipatok 15 tahun akan diperpanjang menjadi sekitar 20 tahun.
“Ya nanti 20 tahun lah nanti, tapi nanti kami lihat lagi, kalau di luar negeri sampai 30 tahun tidak masalah,” katanya.
Djan menegaskan pembebasan uang muka rumah murah hanya diberlakukan untuk rumah pertama. Adapun pembelian rumah kedua dan selanjutnya tetap mensyaratkan down payment atau uang muka minimal 30 persen sebagaimana merujuk pada aturan yang berlaku.
Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Keuangan, sedang dalam proses harmonisasi kebijakan ini dengan otoritas terkait, yaitu Bank Indonesia. Menurut Djan, BI telah mengkoordinasikan regulasi pembebasan uang muka kepada pihak perbankan. Masukan dari kalangan perbankan juga akan menjadi pertimbangan.

“BI sudah mengundang bank-bank pelaksana untuk dimintai masukan. Sekarang tinggal menunggu keputusan BI,” kata Djan.

Benang Kusut
Direktur Eksekutif Indonesia Property Watch (IPW), Ali Tranghanda, menilai pemerintah seakan-akan menutup mata dengan kegagalan demi kegagalan kebijakan perumahan rakyat selama ini.
“Semakin lama permasalahan rumah murah semakin menjadi benang kusut. Backlog perumahan bertambah tinggi namun tidak ada terobosan yang menjadikan perumahan nasional sebagai agenda nasional yang harus diperhatikan,” ujar Ali seperti dikutip pada laman Indonesia Property Watch.
Menurutnya, tidak ada kebijakan pemerintah yang dapat mengendalikan harga tanah rumah murah bahkan program subsidi FLPP dinyatakan gagal total dengan hanya terserap Rp4,6 triliun dari total anggaran Rp7 triliun pada 2013.
Dia menjelaskan kebijakan 1.000 menara rusunami pun sudah mati suri sejak tahun 2010 dan dibiarkan mengambang tanpa ada perbaikan kebijakan.
Dia memaparkan kenaikan harga yang diusulkan pemerintah boleh-boleh saja dilaksanakan, namun itu semua tidak akan menyelesaikan masalah. Karena permasalahannya adalah bagaimana pemerintah bisa mengendalikan harga tanah. Pemerintah harus tanggap untuk segera membentuk bank tanah.
“Beberapa tahun lalu Kemenpera telah melakukan MoU dengan beberapa pemda untuk bekerja sama menyiapkan bank tanah. Namun itu semua hanya wacana tanpa akhir tanpa realisasi,” imbuhnya.
Kenyataannya, ungkap Ali masing-masing pemda mempunyai otonomi masing-masing dan tidak ada keharusan yang mengikat. Biaya perijinan yang seharusnya dapat dibebaskan pun ternyata tidak terjadi di lapangan. Belum lagi biaya PLN dan lain-lain.

Ali menambahkan pemerintah seakan-akan menyamaratakan rumah murah dengan rumah komersial yang harganya tinggi. (eh)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s