Jelang Pemilihan 2014

Pemilihan umum tahun 2014 sudah mulai terdengar hiruk pikuknya. Baik pemilihan umum anggota legislatif maupun pemilu presiden. Sebagai hajat “demokrasi” setiap lima tahun sekali ini menjadi kajian yang menarik. Berbagai persiapanpun sejak dini sudah mulai dilakukan sebagian partai politik peserta pemilu pun juga kandidat calon anggota legislatif dari partai politik tertentu. Maka, tidak heran jika beberapa bulan terakhir ini “atribut” kampanyepun sudah mulai bertebaran di sepanjang jalan dan tempat-tempat tertentu yang strategis dan berpotensi menarik simpati.

Dalam peraturan komisi pemilihan umum (PKPU) nomor 19 tahun 2013 tentang perubahan kelima atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 07 tahun 2012 tentang tahapan, program, dan jadual penyelenggaraan pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan peraturan komisi pemilihan umum nomor 06 tahun 2013, disana lengkap menyebutkan bahwa ada beberapa tahapan yang mestinya ditaati untuk kelancaran proses pelaksanaan pemilu tahun 2014 salahsatunya tahapan kampanye.

Tahapan kampanye merupakan agenda kegiatan peserta pemilu dengan maksud untuk meyakinkan pemilih dengan cara menawarkan visi, misi dan program peserta pemilu tersebut. Ditegaskan juga dalam peraturan komisi pemilihan umum (PKPU) nomor  15 tahun 2013 tentang perubahan atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 01 tahun 2013 tentang pedoman pelaksanaan kampanye pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah. Dewasa ini bentuk kampanye pada prakteknya bermacam cara bisa melalui pemberitaan di mass media juga di media elektronik, penyiaran maupun iklan-iklan kampanye lainnya. Kampanye seringkali dijadikan “lahan” untuk curi start dalam mensosialisasikan visi, misi dan program. Sesuai aturan ini merupakan sebuah pelanggaran sebenarnya. Namun, ini acapkali diabaikan oleh pihak-pihak tertentu yang mancoba untuk memanfaatkan situasi seperti ini.

Misalkan saja, jika ada salah satu kandidat calon anggota legislatif di daerah yang memasang baleho/ spanduk di jalanan maka, siapa yang berwenang untuk menertibkan baleho/ spanduk tersebut? Satuan polisi pamong praja (satpol PP) ataukah komisi pemilihan umum daerah? Ini menjadi multi intepretasi dalam memahami aturan mainnya. padahal sudah jelas sekali regulasinya tinggal bagaimana instansi-instansi terkait yang telah diberi “tugas” untuk menjalankan tugasnya masing-masing sesuai dengan aturan mainnya.

Fenomena demikian acap kali terjadi berbagai daerah di Indonesia. Pembagian kewenangan dan pembagian tugas sesuai dengan standart operational prosedur (SOP) dan aturan mainnya sesuai yang diamanatkan lalai untuk dilaksanakan. Panulis menduga ada masalah mendasar baik dalam hal pemilihan anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah, pembagian kewenangan antar lembaga/ institusi terkait penyelenggaraan pemilu dan aturan main kampanye serta tahapan-tahapan pemilu selanjutnya.

Pertama, uncommunication/ belum maksimalnya komunikasi yang baik antara penyelenggara pemilu, bawaslu juga peserta pemilu, sehingga diharapkan nantinya muncul kesepahaman yang baik diantara mereka tentang bagaimana pemilu tersebut dilaksanakan. Ketika masing-masing diantara mereka “seiya-sekata” atau cukup mengerti dan paham, sudah barang tentu akan melahirkan ketaatan terhadap regulasi yang muncul memang dari kesadaran diri sendiri.

Kedua, belum maksimalnya sosialisasi regulasi yang mengatur tentang ini. Sosialiasi dilakukan sebaiknya bukan hanya sebatas “rutinitas” untuk sekedar menghabiskan anggaran saja namun, sosialisasi dimaksudkan benar-benar dilakukan dengan tujuan agar semuanya menjadi paham regulasi yang mengaturnya. Ketiga, budaya politik praktis yang menganggap remeh peraturan yang dibuat. Pada poin yang terakhir ini yang menjadi permasalahan rumit karena terkait dengan tindakan/ sikap yang “menggampangkan” aturan sehingga aturan yang seyogyanya dibuat untuk dijalankan namun pada pelaksanaannya cenderung diabaikan. Padahal, setiap aturan punya konsekuensi logisnya yaitu jika melanggar aturan maka, konsekuensinya dapat sanksi.

Tesis penulis tentang penulisan ini direkomendasikan bahwa jika sudah dilakukan komunikasi dan sosialisi maka, lebih ditingkatkan lagi komunikasi atar pihak yang berkaitan dengan pemilihan umum dan juga lebih dimaksimalkan sosialisasinya kepada berbagai pihak. Dan terakhir, kesadaran hukum “wajib” bagi masyarakat Indonesia.

*Mahasiswa Program Studi Master Government Affairs and Administration Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (Alumni Ilmu Pemerintahan Universitas Muara Bungo)

Sumber: Info Jambi

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s