Apa Program Bupati Bungo 5 Tahun mendatang? (full)

MK-Bungo1

Sumber: Mahkamah Konstitusi

Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bungo telah usai dilaksankaan 9 Desember 2015. Kini sudah terlihat siapa calon yang unggul suaranya by quick qount baik oleh beberapa lembaga survey maupun real qount yang dilakukan oleh KPU (sesuai jadwal 17-23 Desember 2015).
Telah usai pula Sidang Putusan di Mahkamah Konstitusi nomor 90/PHP.BUP-XIV/2016 Pokok Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Bungo, Propinsi Jambi Tahun 2015. Amar putusannya yaitu “Tidak Dapat Diterima”, dengan begitu sesuai dengan amat undang-undang dan Peraturan KPU, KPUD bisa langsung menetapkan Bupati-dan Wakil Bupati Terpilih.
Keunggulan salah satu calon Bupati terpilih ini merupakan kemenangan seluruh rakyat kabupaten Bungo. Masyarakat kabupaten Bungo mampu melaksanakan Pemilihan Bupati dengan aman, damai dan lancar. Begitu pula dengan tingkat partisipasi pemilih dapat dikategorikan tinggi. Artinya bahwa ada dorongan animo masyarakat untuk bergerak maju untuk kepentingan bersama yaitu kepentingan Kabupaten Bungo kedepan.
Amanah sudah jatuh di pundak pasangan Bupati dan Wakil Bupati Bungo pilihan masyarakat. Dan ini berimplikasi cukup lama, yakni 5 tahun. Jadi, hendak dibawa kemana Kabupaten Bungo ini tergantung kepada roda pemerintah yang akan dijalankannya. Tentunya partisipasi dan kontrol masyarakat sangat diperlukan untuk selalu mengawal program-program kerjanya.
Saya coba sedikit membedah beberapa program kerja Bupati Kabupaten Bungo yang krusial selama 5 tahun mendatang. Tidak semua program kerja saya bahas. Program kerja ini saya peroleh dari situs pilkada2015.kpu.go.id disana mencantumkan secara lengkap program kerja masing-masing pasangan calon Bupati seluruh Indonesia.
Pada bidang pendidikan dan kesehatan dalam program kerja yang disusun oleh H. Mashuri dan Syafrudin, dijelaskan bahwa akan meningkatkan kesejahteraan tenaga kependidikan dan tenaga kesehatan serta aparat birokrasi/ Aparatur Sipil Negara (ASN). Yang menjadi catatan adalah apakah pasangan ini mampu mengalokasikan sejumlah anggaran untuk kesejahteraan mereka? Padahal sebagian besar anggaran sudah terserap untuk sektor lainnya khususnya infrastruktur yang menyedot anggaran sangat besar. Bayangkan bila ada 4-5 persen saja penambahan gaji/ tunjangan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada tenaga kependidikan, kesehatan dan Aparatur Sipil Negara maka, belanja pegawai akan semakin membengkak sehingga tingkat proporsional anggaran tidak seimbang antara belanja pegawai dan belanja untuk infrastruktur. Sementara, efisien anggaran menjadi modal utamanya. Persoalan ini bisa terpecahkan salahsatunya bisa saja tinggal bagaimana skema yang nantinya akan diterapkan oleh pasangan ini. Misalnya, Peningkatan kesejahteraan ini untuk stimulan tahap pertama diberikan kepada guru/ dosen, tenaga kesehatan dan Aparatur Sipil Negara yang berprestasi sehingga memacu tenaga-tenaga lainnya untuk segera berprestasi, tahap berikutnya dapat diberikan kepada seluruhnya.
Komitmen untuk menekan terjadinya tindak pidana korupsi juga tercermin dalam Program Kerja Strategis pasangan ini. Melalui program penguatan APBD, optimalisasi serapan dana dan perbaikan kinerja pengelolaan keuangan daerah. Hanya saja, celah-celah korupsi tidak melulu melalui pintu “ekskutif” saja melainkan banyak pintu-pintu lain yang juga mestinya diberi perhatian khusus untuk mencegah sedini mungkin agar tidak terjadi korupsi. Misal, politik dagang sapi yang sama-sama sudah banyak diketahui oleh masyarakat yakni tawar-menawar proyek, lobi-lobi politik antara legislatif dan ekskutif terkait dengan berbagai hal. Praktek semacam ini mestinya nanti juga menjadi komitmen kuat untuk dihindari agar pelaksanaan Clean Governance dan good governance di Kabupaten Bungo dapat terwujud. Caranya seperti apa? Buka ruang publik, dan budayakan keterbukaan informasi, agar masyarakat tahu berapa anggaran pembangunan jalan, berapa nilai lelang, siapa kontraktor pemenang proyek tersebut, fraksi-fraksi mana yang menyetujui pembangunan, fraksi-fraksi mana yang tidak setuju. Semuanya itu dibuka ke publik. Biarkan masyarakat yang menilai. Karena sesunggunya Bupati dan Wakil Bupati serta Anggota DPRD dipilih oleh rakyat, menjadi abdi rakyat.
Restrukturalisasi organisasi pemerintah yang akan dilakukan oleh pasangan ini seyogyanya bukan hanya memindah dan memutar-balikkan pejabat struktural dan Aparatur Sipil Negara untuk menduduki jabatan tertentu pasca pilkada. Sudah tidak jamannya lagi melakukan hal seperti itu. Sekarang sudah ada standar kinerja pegawai, jadi ASN dapat menduduki jabatan tertentu sesuai dengan beban kerja yang milikinya. Harapan yang tercercermin dalam program ini bahwa ada penataan ulang terhadap SKPD-SKPD yang tidak sesuai dengan kondisi real yang sejalan dengan pola pembangunan daerah yang ada di Kabupaten Bungo. Saya kira fokusnya disitu. Jangan sampai restrukturlisasi dilakukan hanya untuk kepentingan pihak-pihak tertentu.
Selanjutnya, upaya yang coba dibuka oleh pasangan ini yaitu memberi kesempatan seluas-luasnya kepada publik/ masyarakat untuk berpartisipasi dalam berbagai hal terkait dengan pembangunan dan pelayanan publik. Memberi ruang publik untuk berpartisipasi, bertanya tentang mau dibawa Kabupaten Bungo kedepan. Kota Bandung (18 November 2015) meraih penghargaan sebagai kota pintar dunia (world smart city) di Barcelona mengalahkan puluhan kota-kota terbaik dunia hanya dengan “modal” salahsatunya yakni menyediakan ruang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk sekedar bertanya, mengkritisi bahkan bersama-sama berpartisipasi untuk kepentingan kemajuan daerah. Inovasi-inovasi seperti ini saya kira sudah saatnya mulai diterapkan di Kabuaten Bungo.
Apresiasi terhadap program selanjutnya bahwa pasangan ini mengupayakan perbaikan hubungan yang harmonis dan sinergis antara ekskuitif dan legislatif. Ini merupakan bagian dari upaya politik semata. Mungkin saja tujuannya tidak bisa dipungkiri yakni mencoba “menjelaskan” program-program kerja yang sudah diagendakan selama 5 tahun kedepan. Yang terjadi selama ini mungkin saja karena upaya deal-deal politik kerap terjadi disini. Bisa dibayangkan bagaimana ekskutif bisa melakukan agenda pembangunan yang menjadi program kerjanya sementara legislatif masih meng-hold atau bahkan tidak menyetujuinya. Akibatnya bisa ditebak, program kerja tersebut tidak bisa dilaksanakan bahkan memungkinkan deal-deal politik akan terjadi.
Hal menarik yang juga perlu dicermati dalam program kerja pasangan ini yaitu ada usaha untuk menyelesaikan proses pemekaran daerah. Sama-sama diketahui bahwa, pemekaran kabupaten Bungo sudah menjadi polemik dan wacana bahkan kini kabarnya dokumen draf RUU sudah sampai di DPR untuk dibahas dalam prolegnas. Pro dan Kontra selalu dituai pada saat pembahasan mengenai pemekaran. Bahkan dalam beberapa tulisan saya sebelumnya, isu pemekaran akan menjadi daya tarik tersendiri bagi pasangan calon Bupati Bungo untuk meningkatkan elektabilitasnya. Pada akhirnya pasangan ini yang berani mengangkat dan sepertinya berkomitmen untuk mengawal proses pemekaran Kabupaten Bungo menjadi Kota Bungo.
Gagasan untuk menciptakan “Sister City” untuk Kabupaten Bungo bukan menjadi barang baru di Indonesia, namun ide ini merupakan ide baik. Kini sudah saatnya Kabupaten Bungo memiliki “Saudara Kembar” untuk dimanfaatkan dalam berbagai program. Sister city ini sudah dilakukan oleh beberapa kabupaten dan kota di Indonesia seperti Kota Semarang dengan salah satu kota di China, Kota Bandung dengan Kota Braunschweig, Jerman, Kota Yogyakarta dengan kota Kyoto Jepang. Sister city tidak hanya dimaknai hanya sebagai ajang untuk melakukan studi banding saja melainkan banyak hal yang perlu dilakukan dalam bentuk MoU/ kerjasama-kerjasama lainya untuk kepentingan Kabupaten Bungo. Keuntungan lainnya dari sister city antara lain untuk menjalin hubungan dan mempromosikan produk budaya, sosial masyarakat, pendidikan, perdagangan dan pembangunan. Kabupaten Bungo, bisa saja menjalin Sister City ini dengan kabupaten-kabupaten di Indonesia atau dengan kabupaten di luar Negeri. Ini dilakukan untuk menguatkan dan mengoptimalisasikan serta bagian dari upaya mendukung program kerja lainnya seperti, Program penguatan kapasitas Tenaga Kesehatan dan Pendidikan. Pemerintah Daerah bisa mengirimkan tenaga-tenaga kesehatan dan pendidikan ke Kabupaten yang menjadi Sister City. Atau misalkan saja, usaha ekonomi kreatif di Kabupaten Bungo berkembang pesat namun belum ada ruang untuk pemasarannya, kita bisa manfaatkan Sister City ini sebagai “pasar” untuk menjual produk-produk lokal daerah sehingga mampu berdaya saing dan mampu menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bungo. Sister city juga bisa dimanfaatkan untuk memasarkan komoditas unggulan lokal Kabupaten Bungo sehingga harga bisa bersaing. Bukan hanya itu saja ini (Sister City) juga bisa dijadikan persiapan daerah dan sarana pembelajaran untuk menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).
Terakhir bahwa program Gerakan Dusun Membangun yang digagas oleh pasangan ini perlu diiringi dengan kapasitas aparatur pemerintah desa/ dusun yang kuat. Jika program dilaksanakan sementara kapasitas aparatur masih belum memadai maka akan jadi hal yang sia-sia. Bukan hanya itu saja program ini juga perlu adanya upaya sinkronisasi dengan program yang dicanangkan oleh Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi bahwa desa sebagai pusat pembangunan (development centre village). Upaya pembangunan yang dimulai dari desa di Kabupaten Bungo seyogyanya perlu dikuatkan antara lain dengan di optimalisasi program-program yang sudah dibuat yang berbasis Desa. Fungsi Pemerintah Daerah untuk hal ini perlu dimaksimalkan, karena ini menjadi konsen Presiden RI walaupun juga ada program-program lain yang penting. Program pemberian dana Desa/ Dusun sebesar 250 juta perdesa oleh pemerintah daerah kabuaten Bungo juga perlu menjadi kajian khusus, jangan sampai program ini akan dijalankan sementara ada aturan yang lebih tinggi yang mengharuskan program ini untuk di evaluasi.
Catatan terpenting disini adalah semoga program kerja yang sudah ditulis dan dijadikan bahan untuk meng”arsiteki” Kabupaten Bungo selama 5 tahun mendatang dapat terlaksana dengan maksimal. Perlu terobosan-terobosan yang memungkinkan untuk membuka jalan agar program tersebut dapat terlaksana dengan baik.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s